Jerry Sambuaga: Sistem Resi Gudang Mendukung Kesejahteraan Petani

Bisnis

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyebutkan Sistem Resi Gudang (SRG) dapat memberdayakan petani di Tanah Air untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan.

“Komoditas yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan yang dapat digunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank dengan bunga rendah,” kata Jerry dalam keterangan tertulis di Padang, Minggu, 26 Februari 2023.

Pemerintah mendorong petani, kelompok tani, koperasi, serta dunia usaha kecil dan menengah di Indonesia memanfaatkan secara maksimal SRG agar dapat meningkatkan produktivitas.

“Inilah yang akan meningkatkan daya saing dalam perekonomian nasional,” kata dia Antisipasi El Nino, Jawa Barat Percepat Tanam Padi Menurut Jerry, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, ditentukan kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif.

Selain itu, akses yang cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditas tersebut.

Dengan adanya SRG, pemilik barang dapat menggunakan komoditas sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan tanpa perlu adanya agunan lain.

Selain itu, dapat menjadi akses pembiayaan yang dapat digunakan pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir.

Pembiayaan yang diberikan dapat membantu likuiditas pemilik barang, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik ataupun meningkatkan skala usahanya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), pemerintah juga telah menerbitkan Program SSRG untuk membantu petani mendapatkan pembiayaan berbunga rendah dengan jaminan resi gudang.

Saat ini, melalui PMK Nomor 187 Tahun 2021 tentang SSRG, telah ditingkatkan nilai pembiayaan yang semula per debitur hanya mendapatkan maksimal Rp 75 juta menjadi Rp 500 juta.

Plt Bupati Bogor dapat Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Jokowi Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan SSRG, penerima Program SSRG menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya terbatas pada petani dan koperasi, namun juga nelayan, petambak garam, pelaku budidaya ikan, pengolah hasil hutan, serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Penguatan SRG juga dilakukan pada 2023 melalui penambahan komoditas yang dapat diresigudangkan, penambahan plafon pembiayaan SSRG kepada bank penyalur, serta percepatan beroperasinya Lembaga Pelaksanaan Penjaminan SRG.

Menurut Jerry, pemerintah berupaya agar SRG terus berkembang untuk dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Berjalannya implementasi SRG di suatu daerah dapat dilihat dari adanya beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG yang terlibat; pengelola gudang yang mandiri dan profesional, infrastruktur pendukung, jaringan pemasaran dan kelembagaan petani atau nelayan atau peternak di lokasi gudang SRG.

Faktor-faktor itu akan membentuk ekosistem yang akan menunjang pelaksanaan SRG dan tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan dukungan dengan mekanisme SRG dan PLK agar sektor hilir perdagangan semakin berkembang dan menguntungkan,” kata Jerry.

Sementara Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas, SRG dan PLK, Widiastuti dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Kota Padang mengatakan di Sumatera Barat, terdapat enam gudang SRG.

Rinciannya, satu gudang di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Payakumbuh dan dua gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tiga gudang SRG di Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan total delapan resi gudang dengan nilai resi gudang Rp231 juta untuk komoditas gabah, beras, gambir dan jagung.

Ia berharap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan gudang SRG yang telah dibangun dengan membentuk lembaga SRG seperti pengelola gudang dan Lembaga Penilai Kesesuaian (uji mutu komoditas).

“Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, diharapkan terus berkoordinasi untuk mendorong bank daerah Nagari Sumatera Barat untuk menjadi bank penyalur SRG,” katanya Pilihan Editor: Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Mundur, ICW: Sebaiknya Kemenkeu Menolak Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *